Perkaya Statistik Hayati Dukung Aksesi OECD

Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 menegaskan pentingnya ketersediaan data statistik berkualitas yang dapat diakses secara berkala oleh berbagai kalangan. Sejalan dengan implementasi Sistem Statistik Nasional (SSN) yang diatur oleh UU Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik, penting untuk memperkuat data administrasi selain data yang diperoleh dari sensus dan survei.

Dalam mewujudkan indikator berbasis data administrasi kependudukan dan kesehatan, BPS berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Kementerian Kesehatan dalam membangun Sistem Statistik Hayati Indonesia (SSHI). Hal ini didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Nomor 62 tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati.

SSN yang kuat, transparan, dan andal untuk penyediaan data statistik sosial dan ekonomi juga menjadi salah satu syarat aksesi Indonesia dalam OECD. Untuk itu dibutuhkan komitmen bersama yang diwujudkan dalam sebuah kegiatan High Level Meeting of Collaborative on Administrative Data: Unlocking the Potential of Data Empowerment through Data Sharing: Supporting Indonesia Accession to OECD yang bertempat di The Westin Jakarta, (25/7).

Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, memimpin jalannya diskusi yang menghadirkan empat narasumber dari Kemenko Perekonomian, BKKBN, Kementerian Kesehatan, dan Dirjen Dukcapil Kemendagri. “Integrasi data administrasi dengan data lain untuk memperkaya Statistik Hayati, bukan untuk kepentingan BPS, tetapi untuk kepentingan bersama sebagai langkah menuju Satu Data Indonesia dan mendukung proses aksesi OECD," ujar Amalia mengawali diskusi.

Rangkaian kegiatan kolaborasi ini diawali dengan Capacity Building event on Increasing the Use of Administrative Data Sources for Producing Official Statistics pada 22-24 Juli yang dihadiri oleh peserta dari kementerian/lembaga terkait dan akan diakhiri dengan Capacity Building terkait Statistical Population Register untuk BPS pada 26 Juli. Kegiatan ini merupakan kolaborasi dengan United Nations Economic and Social Commision for Asia and the Pacific (UNESCAP), United Nations Statistics Division (UNSD) dibawah payung Collaborative on Administration Data (CAD) serta Statistik Norwegia.