RDP Komisi XI DPR RI Laporan Keuangan BPS TA 2023

Sempat tertunda selama 2 jam dari jadwal semula, Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR RI bersama 4 lembaga, yakni BPK, BPKP, BPS dan LKPP akhirnya dibuka pada pukul 12.04 WIB. Rapat berjalan sangat singkat dan padat. Bertempat di Gedung Nusantara 1 turut hadir jajaran Pimpinan BPS, yakni Plt. Kepala BPS, Sekretaris Utama, Deputi Bidang Statistik Produksi, Inspektur Utama, beserta beberapa Pejabat Tinggi Pratama BPS (22/8).

RDP dibuka oleh Amir Uskara selaku Wakil Ketua Komisi XI DPR RI. Selanjutnya dilakukan paparan Laporan Keuangan tahun 2023 dari masing-masing lembaga serta pendalaman dari pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI.

Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti membuka paparannya dengan torehan penghargaan yang diterima BPS selama tahun 2023 di bidang pelayanan publik, pengelolaan SDM, kinerja dan anggaran, serta penghargaan tingkat internasional. BPS akan terus mempertahankan kinerja dan akuntabilitas melalui pencapaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan realisasi anggaran 2023 rata-rata sebesar 97%. Laporan Hasil Pemeriksaaan (LHP) BPK atas LK BPS Tahun 2023 tidak ada yang berstatus tidak ditindaklanjuti. BPS berkomitmen untuk menyelesaikan semua rekomendasi LHP BPK dan seraya mengharapkan dukungan dari Komisi XI DPR RI dalam penguatan peran BPS untuk menghasilkan data berkualitas bagi pengambilan kebijakan berbasis data.

Komisi XI DPR RI mengapresiasi capaian WTP BPS selama delapan tahun berturut-turut. Dalam kesimpulannya, Komisi XI DPR RI bersama dengan Kepala LKPP, Sekretaris Jenderal BPK, Plt. Kepala BPKP, dan Plt. Kepala BPS menyepakati untuk menindaklanjuti rekomendasi Kantor Akuntan Publik, BPK, dan Komisi XI DPR RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan TA 2023. Komisi XI DPR RI meminta BPS untuk meningkatkan kualitas data statistik yang akan menjadi basis perencanaan, monitoring, dan evaluasi pemangku kepentingan.