Peran BPS dalam Pembangunan IKN

Rabu (3/6), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), M. Basuki Hadimuljono, menandatangani Nota Kesepahaman dalam penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data dan informasi statistik. 

Kerjasama ini bertujuan untuk mendukung pembangunan dan pengelolaan wilayah IKN, yang sejak mulai dibangun pada pertengahan tahun 2022 telah membawa dampak positif bagi kondisi sosial ekonomi di Kalimantan Timur, terutama di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini terkonfirmasi dari statistik ekonomi dan sosial BPS seperti pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. 

Amalia mengungkap, “Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur sebesar 4,48 persen, meningkat menjadi 6,17persen pada tahun 2024. Salah satu faktor yang turut mendorong tumbuhnya ekonomi Kalimantan Timur adalah berbagai pembangunan konstruksi, baik bangunan maupun infrastruktur pendukung IKN”. Lebih lanjut, Amalia menjelaskan bahwa dampak pembangunan ini terutama sangat terasa di dua kabupaten yang menjadi lokasi IKN: Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kertanegara (Kukar). 

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten PPU meningkat signifikan dari 2,61 persen pada tahun 2019, menjadi 14,49 persen pada tahun 2022. Pada tahun 2023 dan 2024, angka tersebut meningkat masing-masing sebesar 29,40 persen dan 30,68 persen. 

Hal serupa dirasakan pula oleh Kabupaten Kukar, dimana pertumbuhan ekonomi naik dari 3,92 persen pada tahun 2019 menjadi 5,62 persen pada tahun 2024. Selain karena meningkatnya aktivitas pertambangan dan industri pengolahan, yang merupakan kontributor utama, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kukar juga didorong oleh pembangunan IKN.  

Sebagai tindak lanjut dari penandatangan nota kesepahaman ini, BPS berkolaborasi dengan OIKN akan melaksanakan Pendataan Penduduk Ibukota Nusantara, atau sensus khusus di tahun 2025 ini; hampir bersamaan dengan pelaksanaan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025. Kegiatan ini penting karena wilayah IKN belum pernah tercatat secara khusus dalam sensus penduduk sebelumnya. 

Kepala OIKN dalam sambutannya menyatakan bahwa kerjasama ini telah ditunggu-tunggu. “Dengan adanya kegiatan ini, Insya Allah IKN akan memiliki primary data sebagai dasar pengambilan keputusan”, jelas Basuki. Sebelumnya, IKN lebih banyak menggunakan secondary data. 

Selepas penandatanganan nota kesepahaman, Kepala BPS yang juga didampingi oleh Plt. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik, Pudji Ismartini; Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Ali Said; dan Kepala BPS Provinsi Kalimantan Timur, Yusniar Juliana, serta beberapa pejabat tinggi Madya dan Pratama dilingkungan OIKN berkesempatan untuk melakukan penanaman pohon, berkunjung ke Istana Negara serta melihat rusun ASN yang sebagian telah rampung dan ditempati oleh pegawai OIKN.