Diseminasi Laporan Perdana Statistik Hayati Indonesia

Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Kementerian Kesehatan RI, Kemendagri_RI, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) menyelenggarakan diseminasi laporan perdana Statistik Hayati Indonesia di Jakarta (17/10). Statistik hayati merupakan kumpulan statistik yang terdiri dari peristiwa penting dalam hidup seseorang serta karakteristik yang relevan dari peristiwa tersebut dan orang-orang yang bersangkutan. Beberapa pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan, di antaranya kelahiran, pernikahan, perceraian, dan kematian.

Laporan perdana Statistik Hayati Indonesia merupakan salah satu wujud realisasi Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 tentang strategi nasional percepatan administrasi kependudukan untuk pengembangan statistik hayati. Selain itu, laporan ini juga merupakan langkah konkret dalam pemenuhan komitmen regional Asia Pasifik pada Dekade CRVS, di mana Indonesia berkomitmen untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem pencatatan sipil yang dapat digunakan sebagai penyediaan statistik hayati yang rutin.

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono dalam sambutannya menekankan akan pentingnya sinergitas dan kolaborasi semua pihak dalam mewujudkan laporan perdana Statistik Hayati Indonesia. “Kami sangat menghargai kolaborasi yang telah terjalin erat dengan berbagai instansi pemerintah dan mitra pembangunan dalam mewujudkan Laporan Statistik Hayati Indonesia ini. Laporan ini bukanlah hasil dari satu pihak, melainkan buah dari kerja sama yang solid dan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan,” ucap Ateng.

Dalam laporan ini, statistik kelahiran dan kematian merupakan komponen penting dalam sistem statistik hayati, yang tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memahami dinamika demografi, tetapi juga sebagai dasar perencanaan kebijakan kesehatan dan sosial. “Ketika data sensus/survei dan data administrasi diharmonisasikan, kita menciptakan fondasi yang komprehensif dan berkualitas tinggi untuk pembuatan kebijakan—memastikan bahwa setiap keputusan yang dibuat berdasarkan pada data, efisien, dan adil,” tutup Ateng.