Raker dan RDP BPS dengan Komisi XI DPR RI

Pimpinan Badan Pusat Statistik (BPS) menghadiri Rapat Kerja (Raker) dengan Pemerintah dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI di Ruang Rapat Komisi XI, Gedung Nusantara 1 Lantai I DPR (5/6). Dari unsur pemerintah hadir Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia (BI), dan Ketua Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Rapat membahas tentang Asumsi Dasar dalam Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025. Angka-angka yang disampaikan pemerintah kepada DPR RI melalui Komisi XI, yaitu berbagai angka asumsi dasar ekonomi makro, target pembangunan, dan indikator tahun 2025, di antaranya adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga SBN, tingkat pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan, gini ratio, Indeks Pembangunan Manusia, sampai nilai tukar petani dan nelayan. Angka-angka tersebut kemudian dibahas bersama Komisi XI DPR RI di dalam tiga Panitia Kerja (Panja) yaitu Panja Pertumbuhan dan Transfer ke Daerah (Panja Pertumbuhan), Panja Inflasi dan Nilai Tukar (Panja Inflasi), dan Panja Penerimaan (Panja Pajak).

Rapat panja berlangsung di Hotel Sheraton Grand Gandaria City. BPS turut hadir dalam dua panja, yaitu Panja Pertumbuhan dan Panja Inflasi. Di Panja Inflasi hadir Deputi Bidang Statistik Produksi/Plh. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, M. Habibullah dan pada Panja Pertumbuhan hadir Deputi Bidang Necara dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud dan Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono.

Rapat panja kemudian berlanjut di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, di mana catatan hasil panja dibacakan oleh koordinator wakil pemerintah, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Febrio Kacaribu didampingi Plt. Kepala BPS mewakili pemerintah sebagai Deputi Bidang Ekonomi Bappenas, Amalia Adininggar Widyasanti kepada Ketua Komisi XI DPR RI pada sesi pagi tanggal 6 Juni 2024.

Pada sesi siang (6/6) atau sesi pengambilan keputusan, Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gubernur BI, dan Ketua DK OJK menyepakati Besaran Asumsi Dasar Ekonomi Makro, Target Pembangunan, dan Indikator Pembangunan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun 2025.